Patriotik.co – Aliansi Mahasiswa Universitas Batanghari (Unbari) Jambi dari berbagai Fakultas di Universitas yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jambi, Kamis (7/7).
Selain seruan demonstrasi mereka juga menyampaikan 3 poin penting dalam aksi tersebut, Poin utamanya adalah mengevaluasi kinerja dalam satu tahun periode haris-sani dan mengenai tranparansi dana covid yang sudah di anggarkan kemudian mempertanyakan mengenai anggaran jalur khusus batubara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam aksi kali ini, demonstran juga terlihat membawa atribut seperti bentangan spanduk berisi tuntunan yang tertulis “Kartu Kuning Haris Sani”.
Selaku Koordinator Lapangan Pandu Wijaya Nagari Harahap mengatakan ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam aksi tersebut dimana poin-poin tersebut belum nampak direalisasi, walaupun ada beberapa yang masuk dalam program kerja (Progres) namun tidak signifikansi yang sudah dijadwalkan. Terkait Dua Milyar Satu Kecamatan (Dumisake) yang seharusnya direncanakan berjalan pada bulan April, namun sampai saat ini masih dalam sosialisasi.
“Mendengar dari media-media bahwa gubernur menyampaikan beberapa kepala dinas dan instansi tidak begitu paham apa yang jadi program tersebut, kalau memang mereka tidak memahami program tersebut seharusnya ganti saja kepala dinasnya”, sampainya.
Kemudian, ada beberapa program seribu tower, namun yang telah diklaim hanya 150 tower dan titik-titiknya tidak nampak, ada beberapa juga yang menjadi perhatian mahasiswa terkait jalan khusus, yang seolah-olah mahasiswa ini digiring pada opini-opini yang ada di sosial media. Gubernur Jambi tidak memberikan kepastian terhadap apapun terutama transparan mengenai dana covid.
“Ada referensi mengatakan 500 miliar, ada 250 miliar dan ada beberapa dana yang di alokasikan ke anggaran instansi, sampai hari ini kami ingin mengetahui kemana uang yang di anggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turun ke daerah itu, sekarang kita tidak tau, apalagi terlebih jalur khusus bahwasanya dengan apa yang kita bayarkan kepada pemerintah terkait pajak malah di hantarkan untuk digunakan dalam jalur-jalur komparasi dan itu sangat menolak keras terhadap apa yang di lakukan pemerintah provinsi Jambi,” tegasnya.
Selanjutnya satu tahun pertama kinerja pemerintah provinsi Jambi Haris-Sani, maka di berikan peringatan yaitu kartu kuning, untuk pemerintah tersebut, agar sistem demokrasi yang berjalan di Provinsi Jambi berjalan dengan baik, Dan itu semua semata-mata hanya ingin mengontrol pemerintah dan menjalankan tugas mahasiswa, bahwa bentuk rasa cinta terhadap pemerintah provinsi jambi tersebut.
“Terus Terkait batubara, itu tanda tanya besar bagi kita semua, dimana aksi terakhir, sebelumnya yang dilakukan pada bulan April lalu ada beberapa poin yang dijadikan perhatian salah satunya yaitu jalur khusus untuk angkutan batubara, namun gubernur nya sendiri mengatakan bahwasanya tidak ada anggaran dari nasional untuk pembuatan jalur khusus batubara,” ujarnya.
Tambah pandu, seharusnya selaku gubernur, orang nomor satu di provinsi Jambi mempunyai hak eksekusi bahwa mampu untuk memerintahkan kepada pimpinan-pimpinan perusahaan untuk mengeluarkan dana membuat jalur khusus nya sendiri.
“Tidak harus menggunakan APBD karena APBD uang rakyat dan tidak mungkin kita ambil uang rakyat untuk perusahaan-perusahaan yang hari ini belum jelas kontribusinya untuk provinsi dan itu yang harus kita pertanyakan”, ujarnya.
Kemudian, Bahwasanya hari ini pemerintah provinsi Jambi dengan membiarkan batubara dengan jalur sekarang dan tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian kebijakan publik maka banyak terjadi pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh para supir-supir truk batubara dan perusahaan-perusahaan tersebut.
“Apalagi ada 41 korban yang meninggal akibat tranportasi batubara yang sampai hari ini tidak ketemu titik jalannya, ini harus jadi perhatian juga untuk kita, jangan sampai terus banyak memakan korban, dengan ini kami akan melakukan aksi lagi sampai menemukan titik terang dalam diskusi kajian, karena kami dari aliansi mahasiswa Unbari mempunyai kajian akademik khusus dan sudah mengkaji data-datanya namun gubernur dan wakil gubernur belum punya itikad untuk menemui kami”, jelasnya.
Selanjutnya Presiden Mahasiswa Unbari Muhammad Muhlisin Yusuf menyampaikan, sangat kecewa dari gubernur sendiri yang tidak bisa hadir untuk menemui para aksi tersebut.
“Mungkin untuk gerakan ini akan terus berlanjut dan akan terus kita perjuangkan dalam pergerakan, adanya intervensi-intervensi ini, saya harap jangan sampai kita sebagai mahasiswa terpecah belah,” ujarnya.
Kemudian dalam aksi ini ada pesan berantai, aliansi unbari mengajak seluruh BEM lain, kalau mereka sendiri mau untuk turun aksi tersebut.
“Kalau mereka tidak mau, tidak masalah juga bagi kami sendiri, dan itu semua kami tidak ada pemaksaan,” jelasnya.
(Ihsan dan Ria)
Discussion about this post