Patriotik.co – Penjabat Sementara (PJs), Herri menanggapi terkait aksi mahasiswa kemarin di Kampus Universitas Batanghari (Unbari) Jambi. Perlu tahu sejarah konflik ini, dulu ada dua yayasan berkonflik yang ingin mengelola Unbari, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaikan sehingga dari kementerian menengahi agar proses belajar-mengajar tetap berjalan.
ARTIKELTERKAIT
Sehingga dari kementerian menunjuknya sampai ada keputusan yayasan yang berwenang mengelola Unbari. Disini tugasnya sebagai PJs adalah menjalankan Tridharma, tidak sampai pada menyelesaikan persoalan konflik yang ada. Konflik diselesaikan melalui pengadilan, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan atau lembaga berwenang untuk itu.
Tetapi baru-baru ini Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) 2010 mengangkat Pjs Rektor bahkan merampas secara paksa ruangan kerja yang menyebabkan tidak masuknya staf untuk bekerja, bahwa perbuatan ini jelas menyalahi ketetapan kementerian yang mengatakan tidak ada yayasan sampai ada ketetapan dari lembaga berwenang.
“Mulai kegaduhan yang terjadi di Unbari sejak tanggal 27 Febeuari 2023 lalu, dimana ada penguasaan ruang kerja rektor dengan paksa oleh sekelompok orang yang mengaku YPJ 2010. Terus berlanjut pada tanggal 1 Maret pelantikan pejabat struktural oleh Pjs Rektor yang diangkat yayasan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sebagai dosen dengan tidak hormat,” jelas Herri.
Dilanjutkan hampir semua ruangan di Unbari dirusak sacara paksa termasuk ruangan wakil rektor, ruang BAUK dan BAAK bahkan kunci pintu di ganti sehingga karyawan tidak bisa bekerja diruangan tersebut. Ditambah adanya Surat Edaran (SE) bahwa penguasaan aset Unbari oleh YPJ, dengan kondisi ini terlihat banyaknya orang asing memenuhi di kampus Unbari bahkan ada yang duduk di tangga utama, depan BAUK dan BAAK.
“Sehingga membuat dosen dan staf kurang nyaman. Namun kami diminta untuk tetap tenang, tidak memberikan aksi balasan bahkan tidak anarkis. Pimpinan diminta untuk bertahan sampai saya tiba di Jambi. Sehingga full jumat dan sabtu tidak bisa bekerja dikantor dan dilanjutkan sampai senin,” ujarnya.
Dalam beberapa hari ini, apakah kami melalaikan mahasiswa?, Tidak, tapi Pimpinan, Dosen dan staf tetap bekerja walaupun tidak optimal dikarenakan tidak ada ruangan untuk bekerja. Tapi pelayanan di fakultas masing-masing tetap jalan, mahasiswa diarahkan untuk bimbingan, registrasi dan pembayaran secara online.
Pjs Rektor Herri menanggapi terhadap apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.
Pertama, proses administrasi akan dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala LLDikti Wilayah X bahwa Herri adalah PJs rektor yg sah, artinya semua produk-produk PJs rektor yang diangkat yayasan tidak sah. Ini akan berimbas pada proses akademik yang kembali normal. Perebutan ruangan secara paksa tentunya ruangan akan kembali ke semula dan untuk proses administrasi mahasiswa dapat melakukan secara online.
Kedua, apakah hak hak mahasiswa terabaikan, tentu tidak dimana mahasiswa dapat belajar dengan tenang dan nyaman hingga pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) pun lancar. Walaupun sedang ada konflik tapi unbari tetap dapat melaksanakan wisuda dimana sudah dua kali kita melakukan. Màhasiswa dapat melaksanakan KKN dengan biaya hanya 150 Ribu saja. Dan tentunya banyak lagi kegiatan yang sudah dilakukan untuk mahasiswa yang di buat PJs Rektor Herri artinya Unbari dalam kondisi baik-baik saja.
Ketiga, untuk pemilihan rektor definitif, dalam hal ini harus diputuskan terlebih dahulu siapa Badan Penyelenggara yang berhak, karena pada saat ini yayasan masih berstatus quo. pihak yang berwenang sedang menyelesaikan ini. PJs Rektor bukan berdiam diri saja untuk penyelesaian konflik ini banyak yang sudah beliau lakukan dan tentunya ini terus dikomunikasikan ke pimpinan Universitas agar masalah ini segera berakahir dan diputuskan oleh yang berwenang, siapa yang akan menjadi Badan Penyelenggara Unbari. Sehingga Pemilihan rektor definitif dapat dilakukan bukan dengan cara cara yang melanggar hukum.
Keempat, proses Tridhama Perguruan Tinggi tetap terus berjalan selama ini dengan baik hal ini terbukti selama dua semester aman dan lancar dan sekarang masuk ke semester genap ada sedikit keterlambatan yg harusnya perkuliahan dimulai tanggal 06 Maret 2023. Namun karena masih banyak mahasiswa yang belum regestrasi dan juga akibat tidak maksimalnya pelayanan dari BAUK dan BAAK karena penguasaan ruangan, oleh sebab itu diambil kebijakan untuk menunda perkuliahan selama satu minggu atau akan mulai tanggal 13 Maret 2023 mendatang.
Terkait dari kementerian bukan tidak mau menyelesaikan kehadiran saya di Unbari, namun bagian dari upaya pemerintahan untuk mencari jalan keluar dan memberi kesempatan untuk kedua pihak yang bertikai agar bisa damai atau sidang pengadilan. Namun sampai saat ini mereka belum mau berdamai namun tiba tiba mereka menunjuk PJs rektor yang jelas ilegal. Kemendikbudristek telah menyerahkan masalah ini ke Menkopulhukam sesuai kewenangan untuk menetapkan badan penyelenggara Unbari.
(Crew Patriotik)
Discussion about this post