Patriotik.co – Macetnya Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) di Universitas Batanghari tampaknya mulai dirasakan Mahasiswa yang aktif di Organisasi. Pasalnya, sistem dan dinamika Kampus tak berjalan baik. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kemoloran, namun sejak beberapa tahun ini begitu parah.
Untuk diketahui, pemilihan Presiden Mahasiswa terakhir dilangsungkan tahun 2013 lalu. Padahal letak demokrasi mahasiswa menentukan Pemimpin Kampus, Presiden Mahasiswa tingkat Universitas dan Gubernur setingkat Fakultas dilingkup masing-masing sangatlah penting.
Sebelumnya, dimana pesta demokrasi akan dilaksanakan untuk mahasiswa dan sudah dirancang sedemikan rupa, dari pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Universitas maupun Fakultas, namun tak kunjung juga dilaksanakan Pemira tersebut.
“Hilangnya KPU tanpa ada kejelasan, setelah mengambil dana kemahasiswa senilai Rp 20 Juta, maupun perlengkapan elektronik 1 set lengkap yang dibutuhkan untuk menunjang kerjanya. Tapi sampai sekarang bangkainya tidak tahu kemana,” ungkap Wakil Rektor III, Sugihartono kepada Patriotik dengan bentuk kekecewaan, Rabu (12/09).
Pengambilan dana pertama untuk menjalankan Pemira senilai Rp 10 juta atas nama Reza Fahlevi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi pada 05 Mei 2017, kemudian dilanjutkan oleh Doni Freszakrawah, senilai Rp 10 juta tanggal 22 November 2017 lalu.
Sudah hampir 5 tahun terakhir ini, sejak Pemira sebelumnya tak juga terlaksana. Apakah tahun ini Pemira juga tidak dilaksanakan? Mahasiswa juga ikut kebingungan kenapa tidak dilaksanakan Pemira? Sudah terpapang lebar spanduk bahwa Pemira akan dilaksanakan diakhir tahun 2017 kemarin.
Entah karena alasan apa, spandukpun dilepas “Mungkin Mereka Malu Terhadap Dirinya Sendiri,” bahkan sampai menyambut Mahasiswa Baru tahun akademik 2018/2019 belum juga dilakukan Pemira.
Menurut aturan, seharusnya Pemira dilakukan setahun sekali untuk menggantikan Presiden dan jajarannya dalam Pesta Demokrasi Mahasiswa yang tertera di undang-udang Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang ditetapkan pada tahun 2012 lalu.
Apakah pesta demokrasi akan hilang di Kampus Hijau ini? Selain itu, dilihat dari kawan-kawan Mahasiswa tidak ada pergerakan nyata dari KPU untuk melaksanakan Pemira.
Dari data Biro Akademik Administrasi Kemahasiswa (BAAK) Sementara pada (11/09) tercatat ada 4.690 seluruh mahasiswa di Unbari. Namun, hanya segelincir mahasiswa yang berani menyampaikan pandangannya mengenai status BEM sekarang?
Mahasiswa seharusnya memegang kendali untuk mengawal jalannya pesta demokrasi di Kampus. Apakah Mahasiswa yang hidup di Zaman Minenial seperti sekarang ini, acu dan apatis terhadap kehidupan Kampus?
Peran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan Perwakilan dari seluruh Mahasiswa ketika melihat tidak adanya keadilan di dalam Kampus. Ketika mahasiswa ingin menyampaikan keluhan dan aspirasinya, kepada siapa mereka ngadu, agar suara-suara mereka didengar oleh pihak Rektorat.
Presiden BEM merupakan penyambung lidah bagi mahasiswa. Kampus Unbari saat ini, kondisinya pincang sebelah bahwa tidak bisa bergerak sama sekali atau lumpuh. Selain menunggu tanpa ada kepastian dari KPU. Hal ini menjadi kondisi yang sangat mengkwatirkan bagi mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Swasta Terbesar di Kota Jambi.
Apakah kita diam ketika situasi sudah seperti ini? Apa Mahasiswa hanya seperti Siswa yang hanya belajar, bermain mencari kesenangan diri sendiri tanpa melihat situasi kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Bukannya mahasiswa itu kaum intelektual yang berpikir tentang suatu berubahan lebih baik.
Mahasiswa bisa dibilang bagian penting untuk memperjuangkan rakyat, karena mahasiswa bagian sentral dengan idealisme dan belum ternodai oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Jangan berpikir mahasiswa hanya belajar dalam ruangan yang sempit, tanpa melihat kondisi yang mengkwatirkan saat ini.
Mahasiswa Fakultas Teknik, Abu Sopyan menyampaikan, bahwa sekarang yang menjabatan Presiden dan Gubernur di lingkup Unbari sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Tapi sampai hari ini, Plt tidak ada kejelasan untuk menjalankan roda organisasi BEM.
“Plt Presiden maupun Gubernur tidak jelas, karena mereka sebagai pengantar untuk terbentuknya Presiden dan Gubernur Definitif dilingkup Unbari,” katanya
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen, Rahayu Nanda menjelaskan, itu urusan BEM karena tidak aktif selama ini, kalau ditanyakan ke seluruh mahasiswa yang terdaftar di lingkup Unbari, mereka tak akan mengetahui apa-apa tentang BEM.
Seketaris Jendral (Sekjen) BEM Universitas Arby Rya Rahman menyampaikan, mengenai BEM tidak aktif itu banyak faktor sampai sekarang. Bahwa akhir 2017 lalu mau dilaksanakan Pemira tapi tidak ada kejelaskan terhadap KPU yang sudah terbentuk.
Ketika sudah disampaikan kepada partai-partai untuk mencalonkan pasangan dari tingkat Universitas maupun Fakultas. Tetapi tidak ada kejelasan sama sekali terhadap KPU begitu juga Partai masing-masing yang ada dilingkup Unbari. “Saya berharap bisa terbentuk BEM definitif agar berjalannya dinamika kampus di Unbari,” harapnya.
Mahasiswa Fakultas Hukum, Ferdiono menyampaikan ketika BEM tidak aktif mahasiswa kebingungan untuk mencari jati diri selain nilai di Akademik. Karena belajar tidak hanya masuk didalam ruang kelas. “Organisasi salah satu tempat untuk belajar dan membentuk kepribadian yang mandiri, tidak didapatkan ruang kelas yang begitu sempit,” ungkapnya.
Mahasiswa Fakultas Ilmu dan Pendidikan (FKIP), Panji Rolianza mengatakan, Mahasiswa kehilangan arah dan tujuan karena tidak adanya BEM yang menaungi dan tempat penyampaian aspirasi disetiap lingkup Universitas.
Selain itu, roda organisasi tingkat mahasiswa tidak berjalan dengan pada mestinya, banyaknya keluar jalur prosedur. “Lihat aja organisasi lingkup Universitas, mestinya ketika mengajukan proposal kegiatan ada tanda tangan dari Presiden mahasiswa, tapi kenyataan mati suri BEM terlewati begitu saja,” jelasnya.
Begitu juga organisasi tingkat Fakultas seperti Himpunan Mahasiswa (Hima) Jurusan Fakultas masing-masing. Mulai kehilangan arah dan tidak sesuai dengan prosedurnya, dimana Hima yang bertanggung jawab itu Gubernur setingkat Fakultas dan Wakil Dekat (WD) III yang bertanggunjawab,” pungkasnya.
(Wahyu Jati)
Discussion about this post