Patriotik.co – Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Universitas Batanghari (Unbari) Jambi sudah tidak dapat lagi melakukan pembayaran lewat Bank Negara Indonesia (BNI) namun di alihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank 9 Jambi, dikarenakan BNI Unbari sudah diblokir oleh Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) disebabkan konflik dualisme kepemimpinan yang berlanjut.
ARTIKELTERKAIT
Mahasiswa Hukum Semester 4 Dito Sya’bantio mengatakan sebelumnya sempat bingung waktu pembayaran SPP terakhir, kenapa tidak bisa lagi di bank BNI dan harus di alihkan ke bank 9 jambi padahal untuk pembayaran uang kuliah di unbari bank BNI jauh lebih baik syarat dan mutunya, syarat layanannya mereka lebih sigap dan lebih ramah.
“Sangat di sayangkan bank BNI tidak bisa bekerja sama lagi sama unbari. mungkin karena berkaitan dengan konflik yayasan sama unbari pihak bank swastanya tidak mau ikut campur tentang urusan internal yang berada di dalam kampus atau Memorandum of Understanding (MoU) tidak terjalin lagi,” ujarnya. Rabu, (25/05).
Ia juga menambahkan kalau masalah Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di buat bank BNI itu sebenernya hanya formalitas sebab bank BNI mencari nasabah sebagai perusahan swasta dan mencari keuntungan dengan bekerja sama, mahasiswa secara tidak langsung harus membuka tabungan pakai bank tersebut.
“Pada dasarnya KTM di kampus lain di terbitkan melalui pihak kampus, jadi sebenarnya untuk hal kedepannya itu bukan halangan dan juga tidak jadi alasan untuk tidak ada di terbitkan nya KTM lagi. Bagaimana pun KTM sebagai akses mahasiswa, sebagai bukti mahasiswa berkuliah di kampus ini dan itu di perlukan untuk kepentingan administrasi,” jelasnya.
Kemudian Mahasiswa Semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ayi Cahyani mengatakan baru tahu terkait permasalahan ini, karena awal semester 2 lalu ia tidak melakukan pembayaran SPP melalui BNI lagi.
“Terkait itu saya merasa bertambah repot, soalnya biasanya saya bayar SPP lewat BNI dan berapa teman saya juga sering menggunakan BNI jadi kami yang tak pernah bayar lewat bank lain merasa kebingungan untuk melakukan transaksi pembayaran tersebut,” kata Ayi. Rabu, (25/05).
Kemudian ia juga menambahkan tidak tahu juga persoalan konflik tersebut, sebab pergantian rektor baru terdengar beberapa kabar masih simpang siur, cuma belum tahu apa benar atau tidak ini terjadi, dia mengira bahwa konflik dualisme kepemimpinan ini hanya isu belaka. Apabila KTM tidak terbit karena permasalahan bank BNI tidak aktif lagi di unbari, tentu bisa di ajukan protes sebab ini hak mahasiswa untuk mendapatkan identitas kartu tanda mahasiswanya.
“Bila ini memang kaitannya dengan bank tersebut, sebaiknya saya rasa KTM tetap harus di terbitkan karena itu adalah hak mahasiswa yang telah melakukan kewajibannya yakni membayar SPP dan syarat lain hingga dapat menimba ilmu di unbari sendiri,” tegasnya.
Mahasiswa Semester 6 Fakultas Ekonomi Muhammad Wantoni tidak mempermasalahkan hal itu, karena jika kita tidak bisa melakukan pembayaran SPP di bank BNI, kita masih masih bisa membayar di bank 9 jambi sebagai gantinya, dan untuk kaitan mengenai konflik itu saya kurang mengetahui hal seperti itu.
“Kalau soal itu tidak keberatan sebab mampu-mampu saja, karena bank 9 jambi sudah banyak cabang di daerah jambi, kita kan tidak harus bayar di bank 9 jambi di unbari saja, bisa juga di cabang yang lain,” ujarnya. Rabu, (25/05).
Kemudian hal ini di tanggapi oleh Wakil Rektor (WR) II Bidang Administrasi Umum dan Sumberdaya Fathiyah mengatakan supaya pendidikan ini terus berjalan maka dari itu semua, untuk sementara ini pembayaran uang kuliah dilakukan melalui bank jambi, dikarenakan bank BNI sudah di blokir oleh ketua yayasan, karena disebabkan oleh konflik antara yayasan dan universitas belum selesai beberapa waktu lalu.
“Nanti kalau masalah udah selesai dan sudah tidak di blokir lagi, serta kerja sama antara bank BNI masih ada maka kita akan kembali untuk pembayaran melalui bank BNI seperti biasanya,” jelas Fathiyah. Senin, (30/05).
Kemudian dia menambahkan ada juga sebagian gaji pegawai kemarin juga pindah ke bank jambi tapi masih ada angsuran dan potongan dari bank BNI maka mereka masih menggunakan rekening yang lama tersebut, dan kalau udah tidak ada angsuran dan potongan baru kita alihkan.
“Seharusnya ini profesional dan tidak ada pemblokiran namun kenapa ada pemblokiran tersebut padahal dengan BNI mahasiswa bisa lebih gampang untuk melaksanakan pembayaran uang kuliahnya”, tegasnya.
Hal senada juga di sampai oleh Bendahara unbari Zulyaden mengatakan karena masih ada konflik antara yayasan dan unbari dana kita saat ini terkumpulnya di bank jambi, untuk bank BNI sudah tidak ada lagi dananya.
“Kemarin sudah ada kebijakan pimpinan Wr II dan Kepala Biro untuk sementara ini uang kuliah semester genap di alihkan ke BPD atau bank jambi supaya lebih mudah dananya di jadikan satu”, kata Zulyaden. Selasa, (31/05).
Kemudian ia menambahkan banyak keluhan dari mahasiswa untuk pembayaran uang kuliah ini, sebab jika lewat bank BNI itu jadi lebih mudah karena bisa lewat digital dan bisa lewat manapun, sedangkan bank jambi terbatas untuk di daerah.
“Untuk KTM dari bank BNI ini masih berjalan walau ada konflik ini, kenapa masih lama karena masih di input satu persatu dan kalau semuanya udah selesai bisa di ambil ke bank BNI langsung”, jelas beliau saat di temui oleh crew Patriotik.
(Ihsan dan Yulya)
Discussion about this post